Kuningan,-Fraksi Gabungan PPP dan Demokrat atau Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat DPRD Kuningan mempertanyakan arah kebijakan fiskal Pemkab Kuningan pasca Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2025. Meski raih opini WTP, Pemkab diketahui memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) lebih dari Rp37 miliar, namun justru mengajukan pinjaman hampir Rp100 miliar.
Pertanyaan ini tertuang dalam Pandangan Umum Fraksi yang diserahkan dalam Rapat Paripurna Jumat (3/7/2026), ditandatangani Ketua Ali Akbar dan Sekretaris Reni Parlina. “Apakah pinjaman ini sudah pilihan terakhir? Bagaimana strategi agar cicilan tidak membebani APBD ke depan? Ini harus dijelaskan terbuka ke publik,” tegas Fraksi.
Selain soal utang, Fraksi soroti rendahnya kinerja pendapatan: PAD hanya terealisasi 79,30%, retribusi daerah cuma 67,76%, bahkan retribusi izin bangunan hanya 22,76%. Ini dinilai bukti lemahnya penggalian potensi, tata kelola aset, dan penagihan piutang yang belum tegas.
Penyerapan belanja barang dan jasa pun hanya 82,73%, menandakan banyak program belum berjalan optimal akibat perencanaan yang belum matang. Fraksi meminta Pemkab mengevaluasi kinerja OPD, beri penghargaan yang berhasil dan perbaiki yang gagal konsisten.
Lebih jauh Pihaknya minta penjelasan rinci soal penyisihan piutang minus Rp25 miliar, rincian aset tetap Rp2,8 triliun, serta dana transfer TDF. APBD tidak sekadar soal angka, tapi harus nyata menjawab keluhan warga soal jalan rusak, pelayanan publik, dan kesejahteraan.
Terakhir, aspirasi masyarakat yang belum terealisasi di 2025 wajib jadi prioritas selesai tahun ini, karena sudah disepakati bersama dan menjadi harapan konstituen.
(H.Aboy)