Kuningan.– Pemerintah Kabupaten Kuningan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas dan kemandirian fiskal daerah. Melalui audit tematik yang dilakukan Inspektorat, lima perangkat daerah pengampu pendapatan didorong mengakselerasi pencapaian target sekaligus menggali potensi PAD yang belum tergarap.
Sekda Kuningan U Kusmana selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), , bersama Plt. Inspektur Deden Kurniawan, dan melibatkan lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pembahasan hasil audit berlangsung selama dua hari, Rabu, 24 Juni 2026.
Kelima perangkat daerah yang jadi objek Audit pemeriksaan antara lain :
– RSUD 45 Kuningan
– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
– Dinas Lingkungan Hidup
– Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
– Dinas Perhubungan
Sekda U Kusmana menjelaskan, audit tematik ini berfungsi sebagai alat evaluasi sekaligus strategi mempercepat pencapaian target pendapatan. Selain meninjau realisasi, tim juga mengkaji tata kelola administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, serta hambatan yang dihadapi masing-masing instansi.
“Tujuannya agar SKPD pengampu PAD bisa mengoptimalkan pendapatan sesuai target, sekaligus menggali potensi baru lewat inovasi. Kita diskusikan mengapa target belum tercapai dan apa yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Realisasi PAD Kuningan tahun 2025 baru mencapai sekitar 83 persen dari target Rp400 miliar. Kondisi ini membuat peningkatan PAD menjadi prioritas utama, mengingat pembangunan di bidang kemiskinan, kesehatan, dan lapangan kerja sangat bergantung pada kekuatan fiskal daerah.
“Selama ini kita masih sangat bergantung pada transfer dari pusat dan provinsi. Meningkatkan PAD adalah kunci menuju kemandirian keuangan daerah,” tegasnya.
Sementara Plt. Inspektur Deden Kurniawan menyampaikan hasil audit diserahkan kepada Bupati dan Sekda. Tim audit tematik memberikan rekomendasi perbaikan, antara lain meliputi :
– Penyusunan basis data pendapatan yang lebih akurat
– Perbaikan sistem tata kelola yang efektif dan efisien
– Penerapan transaksi non-tunai untuk mencegah kebocoran keuangan
“Catatan pemeriksaan harus segera ditindaklanjuti. Harapannya, kapasitas fiskal daerah semakin kuat agar berbagai permasalahan pembangunan bisa diselesaikan lebih baik,” pungkas Deden Kurniawan
(H.Aboy)