Kuningan,- BPH Migas terus memperkuat tata kelola distribusi BBM subsidi agar semakin tepat sasaran. di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga tekanan ekonomi, Indonesia masih mampu menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini disampaikan
Anggota Komite BPH Migas, Baskara Agung Wibawa
dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan BBM Subsidi di Horison Tirta Sanita Hotel, Kuningan, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) siang.
Baskara memaparkan kondisi tersebut bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil kerja keras pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga energi bagi masyarakat.
“Di saat negara lain mengalami lonjakan harga energi dan kesulitan menjaga pasokan, Indonesia relatif mampu bertahan. Negara hadir memastikan BBM, khususnya yang bersubsidi, tetap tersedia,” ujarnya.
Baskara meyebutkan tantangan ke depan tidak berhenti pada aspek ketersediaan BBM akan tetapi Persoalan yang lebih penting memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui BPH Migas mulai menerapkan sistem digital dalam penerbitan surat rekomendasi BBM subsidi. Melalui sistem tersebut, seluruh proses menjadi lebih transparan, terdata, dan mudah diawasi.
“Sekarang sudah digital, Penerbitan surat rekomendasi dilakukan secara online melalui aplikasi. Semua tercatat dan bisa dipantau. Ini adalah langkah konkret agar subsidi benar-benar sampai kepada petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, digitalisasi ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat pengawasan serta meminimalisir potensi penyimpangan di lapangan.
“keberhasilan sistem tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen dan integritas semua pihak, baik pemerintah daerah, penyalur, maupun masyarakat.” Pungkasnya.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI, H Rokhmat Ardiyan,(HRA) menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kebijakan BPH Migas agar implementasinya di lapangan berjalan sesuai tujuan. BBM subsidi merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat kecil, sehingga tidak boleh dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.
“Kami Komisi XII mengawal BPH Migas agar BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai justru dinikmati oleh orang-orang kaya,” Tegasnya.
HRA sapaan akrabnya mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi BBM subsidi. Menurutnya, laporan dari masyarakat sangat penting dalam mengungkap praktik penyimpangan yang kerap terjadi.
“Kalau ada permainan di lapangan, segera laporkan. Bisa ke saya, ke BPH Migas, atau ke Pertamina. Ini uang negara, uang rakyat, harus kembali ke rakyat,” ujarnya.
HRA mengakui masih ada indikasi penyalahgunaan BBM subsidi di sejumlah wilayah, seperti yang digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal maupun sektor yang tidak berhak menerima subsidi.
“Kalau ada yang menyalahgunakan, harus ditindak. Subsidi ini jumlahnya sangat besar, jadi harus dijaga bersama,” Imbuhnya.
(H.Aboy)