Kuningan,-Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Kuningan menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuningan, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi ini, mereka menyampaikan tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat luas, yaitu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, kinerja pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di daerah.
Aksi yang dimulai pukul 11.00 WIB ini berlangsung tertib dan dipantau ketat oleh petugas kepolisian dari Polres Kuningan. Massa tergabung dalam organisasi seperti HMI Cabang Kuningan, GMNI, PMII, IMM, KAMMI, BEM STAIKU, BEM UNISA, serta Permahi. Mereka membawa spanduk dan orasi yang menegaskan aspirasi kepada pemerintah daerah maupun pusat.
Koordinator Lapangan aksi, Ihab Sihabudin, menyatakan bahwa kenaikan harga BBM yang terjadi belakangan ini terasa sangat memberatkan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Dampaknya meluas ke berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, hingga biaya operasional usaha kecil.
“Kenaikan harga BBM ini tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Rakyat merasa terbebani, sementara solusi dan langkah peredaman inflasi belum terasa nyata. Kami meminta pemerintah pusat dan daerah segera mengevaluasi kebijakan ini serta memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat,” tegasnya saat berorasi.
Selain soal BBM, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah. Mereka mempertanyakan ketersediaan dapur pelayanan, kualitas gizi, kebersihan pengolahan, serta pemerataan penyaluran makanan ke sekolah-sekolah di wilayah Kuningan.
“Program MBG ini mulia tujuannya, namun di lapangan masih banyak ditemukan pertanyaan. Apakah dapur pengolahannya sudah memenuhi standar kesehatan? Apakah gizi dan porsinya sesuai janji? Kami ingin DPRD mengawasi secara ketat agar program ini tidak menjadi sekadar simbol, tapi benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kita,” ujarnya.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti keberadaan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dikembangkan sebagai upaya memperkuat perekonomian desa. Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan, manfaat yang dirasakan warga, hingga mekanisme pengawasan yang diterapkan.
“KDMP dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun kenyataannya masih banyak yang belum merasakan manfaat nyata. Kami minta DPRD melakukan pengawasan mendalam, memeriksa aliran dana, dan memastikan koperasi ini dikelola secara profesional serta bebas dari penyimpangan,” tandasnya.
Setelah menyampaikan orasi dan tuntutan, perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, beserta sejumlah pimpinan komisi. Pertemuan berlangsung di ruang rapat anggota DPRD Kuningan.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD menyatakan siap menampung dan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan. Ia mengakui bahwa ketiga isu tersebut memiliki dampak langsung bagi kehidupan masyarakat.
“Kami mengerti kekhawatiran saudara-saudara mahasiswa. Terkait BBM, kami akan sampaikan hasil aspirasi ini ke tingkat provinsi dan pusat. Untuk program MBG, DPRD melalui komisi terkait akan segera melakukan peninjauan langsung ke dapur pengolahan dan sekolah-sekolah untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Sementara soal KDMP, kami akan minta penjelasan rinci dari dinas terkait serta mengawasi pengelolaannya agar sesuai aturan dan bermanfaat bagi warga,” ujar Nuzul Rachdy.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD berperan aktif dalam pengawasan setiap program pemerintah agar tidak menyimpang dari tujuan awal.
“Kami berterima kasih atas pengawasan dari mahasiswa, ini menjadi pengingat agar kami bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab. Jika ada dugaan kepemilikan dapur MBG oleh oknum pejabat atau anggota dewan, silakan laporkan buktinya agar dapat kami proses secara hukum dan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
(H.Aboy)